Aspek-aspek yang Menjadi Landasan Politik Luar Negeri di Indonesia

Politik luar negeri merupakan segala aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan pengaturan hubungan internasional satu negara dengan negara lainnya. Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, politik, kerjasama, kewarganegaraan dan aspek lainnya yang berkaitan dengan hubungan internasional negara lain dengan Indonesia.

Definisi Politik Luar Negeri

Definisi politik luar negeri secara etimologi atau bahasa berasal dari Yunani. Yakni dari kata politica, yaitu segala hal yang merujuk dan berkaitan dengan politik negara. Berupa segala usaha warga di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama yang diterapkan atau disahkan secara formil.

Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang dibentuk untuk negara-negara lain dalam kontekstual hubungan internasional. Tujuan dari dibuatnya kebijakan adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan internasional demi kemaslahatan bangsa. Kebijakan politik luar negeri kemudian mencakupi landasan, prinsip, perangkat, nilai, sikap, serta strategi dalam menghadapi negara yang berbeda.

Dirumuskannya segala kebijakan tersebut agar negara tidak dirugikan oleh pihak maupun negara lainnya, mengoptimalkan keuntungan bagi negara serta mengurangi dampak-dampak yang mampu merugikan rakyat dan negara. Negara sebagai wadah dan kebijakan-kebijakannya dibentuk sedemikian rupa agar masyarakat selalu merasa aman dan nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut konseptual landasan politik luar negeri menurut ahli.

Plano Olton

Politik luar negeri merupakan segala bentuk strategi, rencana, dan tindakan yang diciptakan oleh pemerintah yang mengatur segala bentuk hubungan internasional dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan nasional negara. Setiap negara berdaulat memiliki bentuk politik luar negeri yang unik dan berbeda. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kondisi yang berbeda.

Valerie M. Hudson

Menurut Hudson politik luar negeri mencakupi kebijakan yang mengatur segala bentuk hubungan internasional antar negara. Hubungan internasional dapat berupa hubungan baik atau bersahabat antar negara maupun hubungan konflik. Kebijakan segala bentuk hubungan internasional suatu negara diatur dalam bentuk politik luar negeri suatu negara dan tidak bisa sama untuk satu negara dengan yang lainnya.

Perbedaan kondisi suatu negara mendorong terbentuknya perbedaan dalam kebijakan luar negeri setiap negara. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan merupakan kebijakan konstitusional yang sesuai dengan tujuan dan aspirasi negara. Adapun berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara:

Kondisi Internal Negara

Kondisi pertama dan yang paling utama dalam menentukan kebijakan politik luar negeri adalah kondisi di dalam negara tersebut. Kondisi yang dimaksud meliputi banyak faktor seperti sistem pemerintahan, geografis, ideologi, konstitusional, aspirasi dan kepentingan negara. Dalam pergantian pemerintahan dan tatanan politik dalam negara tersebut juga seringkali akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil.

Kondisi Eksternal Negara

Berbagai perubahan dalam dunia internasional akan sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Faktor terbesar yang menggerakkan kebijakan-kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat meliputi berbagai faktor seperti iklim ekonomi global, inflasi dan deflasi global, isu-isu luar negeri hingga konflik luar negeri dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara.

Situasi atau hubungan baik atau buruknya antar negara akan turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Secara landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah diuraikan sebagai berikut.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang berpolitik. Dimulai sejak kolonialisme Belanda, kemerdekaan, orde lama, orde baru dan era reformasi. Perubahan sistem politik yang berjalan di Indonesia turut mempengaruhi berbagai kebijakan dalam negeri yang secara otomatis mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri.

Dinamika di dalam politik Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pertumbuhan kebijakan politik luar negeri di Indonesia. Yang kemudian menjadi prinsip landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah sebagai berikut.

• Bebas Aktif

Indonesia menganut prinsip berpolitik luar negeri yang bebas aktif. Dimana Indonesia berperan aktif dalam segala kegiatan global sebagai bagian dari masyarakat dunia namun tidak berpihak pada kekuatan internasional apapun terutama yang tidak sesuai dengan landasan dasar negara Pancasila dan konstitusional UUD 1945. Politik luar negeri aktif merupakan politik yang selalu tanggap dalam merespon permasalahan di dunia internasional dan selalu turut serta dalam berkontribusi menjaga keamanan dan kestabilan global.

Apabila dalam kasus internasional menemukan permasalahan global terutama yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila maka negara berhak mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang menentang bahkan membatasi hubungan baik dengan negara-negara yang menimbulkan kasus-kasus bermasalah tersebut terutama yang menyinggung tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.

• Anti Kolonialisme

Dalam UUD 1945 dengan jelas telah menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menentang dengan keras segala bentuk kolonialisme atau penjajahan. Hal ini karena kolonialisme tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan yang tertera seperti di dalam Pancasila.

• Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah mengabdi kepada kepentingan negara, kebijakan pemerintah, kebijakan politik luar negeri, dan segala hal yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri harus berlandaskan atas kepentingan Pancasila, UUD 1945, kepentingan nasional dan kemaslahatan rakyat Indonesia.

• Demokratis

Menjunjung tinggi keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Hal yang paling nyata dan sudah Indonesia lakukan dalam berpolitik luar negeri adalah berkontribusi dalam berbagai hal yang mendukung gerakan perdamaian, demokratis dan berkeadilan. Berikut beberapa peran Indonesia dalam mengusung prinsip-prinsip tersebut di mata Internasional.

Berpartisipasi dalam gerakan Non Blok melalui konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang melahirkan Deklarasi Bandung. Yang merupakan sebuah gerakan yang menggebrak asas untuk tidak memihak satupun negara adidaya maupun berpartisipasi dalam berbagai perebutan kekuasaan yang tengah terjadi pada saat tersebut termasuk perang dingin.  Karena sekali lagi politik luar negeri Indonesia tidak mendukung segala bentuk kegiatan kolonialisme seperti yang tengah dilakukan negara-negara adikuasa pada tahun-tahun tersebut.

• Pengakuan Kedaulatan Negara Lain

Berpartisipasi secara aktif dan demokratis dalam organisasi dunia seperti PBB dan ASEAN. Indonesia telah berpartisipasi sebagai juru damai dari tahun 1957 dengan mengirim pasukan perdamaian Pasukan Garuda kepada negara-negara bersengketa dan konflik secara aktif bahkan hingga sekarang. Hal ini dilakukan demi mengembalikan kemanusiaan yang adil dan beradab pada negara-negara yang bersengketa karena peperangan dan konflik hanya menyebabkan tersitanya hak-hak dasar manusia yang hidup di dalam negara tersebut.

Menjalankan kerjasama bilateral secara proaktif baik sebagai masyarakat dunia, Asia, bahkan ASEAN. Kerjasama dibentuk untuk segala aspek global di era globalisasi yang pesat saat ini seperti aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Demi meningkatkan kualitas dan mutu produk bangsa serta meningkatkan GDP negara agar masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik.